Banjar, Humas_Info - Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hari ini Rabu, (17/2)Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Intelijen ke perusahaan-perusahaan yang memakai jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka pelaksanaan Program Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan selenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia dan Perkembangannya. Sosialisasi dihadiri 60 peserta yang terdiri dari Para Notaris, peserta dari Lembaga Pembiayaan dan Perbankan, serta Mahasiswa Kenotariatan. Kegiatan dilaksanakan bertempat
Banjarmasin, Humas_info – Pada hari Rabu (17/02), bertempat di ruang Rapat Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan CPNS mengikuti acara webinar dengan tema “Tumbuhkan Nasionalisme dan Budaya Nilai Pancasila Para aparatur Sipil Negara” yang dilaksanakan oleh Balai Diklat dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Adapun
Banjarmasin, Humas_info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Bidang Hukum kembali melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kali ini dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai (HSS) pada Rabu, (17/02/2021) bertempat di ruang Law and Human Rights Center. Rapat yang dilaksanakan secara virtual melalui video
Banjarmasin, Humas_info - Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM yang dicanangkan sebelumnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan merupakan komitmen besar yang melibatkan seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama tim yang kuat serta kualitas individu dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
