Banjarbaru, (08/09) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Yunaedi, Bc.IP., S.H., M.H serta Kepala Divisi Administrasi, Drs. Kemas Hamzah Zain, M.M., melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru. Kakanwil beserta rombongan melakukan pengecekan terhadap kualitas pekerjaan
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | |||||||
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Jumlah | 1000 | ||||||
1 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | DIII Akuntansi | (II/c) | 14 | 1 | Biro Keuangan | SEKRETARIAT JENDERAL |
1 | Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
2 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
3 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL |
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2014
DOWNLOAD PENGUMUMAN FORMAT .PDF http://cpns.kemenkumham.go.id/informasi-pendaftaran/pengumuman-cpns-2014
Subkategori
Berita Satuan Kerja
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi