Pelaihari, (27/09) Dalam rangkaian kunjungan kerja Kakanwil dan Kadivpas Kemenkumham Kalimantan Selatan, rombongan melanjutkan mengunjungi Rutan Klas IIB Pelaihari. Didampingi ibu, Kakanwil bersama Kadivpas memberikan paparan mengenai Penguatan Fungsi Layanan Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis.
Untuk memotivasi kinerja petugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Yunaedi, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Harun Sulianto, melakukan serangkaian kunjungan dan tatap muka.
(Kegiatan kunjungan Kakanwil dan Kadivpas di Lapas Klas IIA Anak Martapura)
Tatap muka dimulai hari Rabu (24/09) di Lapas Klas IIA
Banjarmasin, (23/09) Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengurangan Dampak Buruk HIV / Harm Reduction di UPT PAS Dukungan Global Funds SSF dengan peserta sebanyak 17 orang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Poly VCT Rumah Sakit Anshari Saleh, KPA Kota Banjarmasin, LKKNU Kalsel,
Dalam mempersiapkan Penerimaan CPNS Kemenkumham Tahun 2014 maka Kanwil Kemenkumham Kalsel membentuk Panitia Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham 2014. Para panitia melaksanakan tugas sesuai dengan surat dari Sekjend Nomor: SEK.KP.02.02- 448 tanggal 09 September 2014 tentang Pengadaan CPNS Tahun 2014. Rapat tersebut membahas masalah teknis administrasi ditiap-tiap prosedur penerimaan pendaftaran CPNS.
MARABAHAN, (15/09) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Yunaedi, Bc.IP., SH., MH., berkesempatan membuka kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asign (PORA) Kabupaten Barito Kuala dan Sosialisasi Penanganan Imigran Illegal, yang bertempat di Hotel Prima, Marabahan. Rapat tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, peran aktif, serta sharing informasi antar
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
