Batulicin, Humas_info - Upaya percepatan pelaksanaan Revitalisasi Pemasyarakatan yang sudah canangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat pembenahan di segala sektor yang menjadi problematika Pemasyarakatan, termasuk over kapasitas yang terjadi pada sebagian besar Lapas di Indonesia terus digencatkan. Namun problematika over kapasitas bukan hal yang mudah diatasi, baik karena keterbatasan anggaran
Batulicin, Humas_info - Pada Kamis (24/02/2021) bertempat di ruang aula Hotel Ebony Batulicin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan berikan arahan bagi jajaran pejabat UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang diselingi dengan jamuan makan malam bersama yang dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi antar
Batulicin, Humas_info - Seusai hadiri Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Serta Penandatanganan Komitmen Bersama Dalam Rangka Pencanangan Zona Integritas Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto bersama rombongan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah kunjungi Lapas Batulicin
Batulicin, Humas_info - Berlokasi di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama serta Deklarasi Janji Kinerja dalam rangka Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (25/02/2021) ini merupakan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mendapatkan kunjungan dari tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beserta tim Sub Bag Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk melakukan monitoring anggaran progran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan monitoring menyasar pada penggunaan akun Covid
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
