Banjarmasin, Humas_info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan kembali melaksanakan Konsultasi Teknis Pemasyarkatan (Konteks) Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban, dilaksanakan pada Rabu, (03/03/2021). Kegiatan kali ini merupakan yang kedua secara maraton setelah sebelumnya dilaksanakan Konstek tentang SDP Fitur Keamanan pada Lapas, Rutan dan
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka pemenuhan target kinerja periode B.03 Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar Konsultasi Teksnis (Konstek) Pemasyarakatan Penginputan Data Fitur Keamanan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas, Rutan dan LPKA bagi para operator SDP fitur keamanan.
Banjarmasin, Humas_Info – Gelar Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022-2024, Kanwil Kemenkumham Kalsel upayakan untuk meningkatkan layanan bantuan hukum gratis bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan untuk meningkatkan jumlah
Banjarmasin, Humas_Info – Selasa, (02/03) bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan membuka dua kegiatan sekaligus. Tejo membuka kegiatan Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, dan kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Pelaksanaan Penginputan Data Fitur Keamanan
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi, hari ini Selasa (2/3)Seleksi Terbuka Jabatan Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Wawancara dan Presentasi makalah/karya tulis bagi para peserta seleksi terbuka jabatan administrasi di lingkungan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
