Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Teodorus Simarmata, tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan bagi JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian. Kali ini, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham RI menggelar kegiatan Penguatan
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Ngatirah, memberikan pemaparan materi dan penguatan tentang Pembinaan Integrasi Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) pada kegiatan workshop Peningkatan Pengelolaan JDIH se-Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, (21/4/21) bertempat di Hotel Rattan
Banjarmasin, Humas_info - Dalam rangka memberikan pengetahuan dalam pembentukan Kepribadian, membangun Aparatur Negara yang handal dan tangguh, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 yang diawali dengan pembukaan kegiatan secara
Banjarmasin, Humas_Info – Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhahana Putra beserta Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umun, Mohamad Yunus Affan kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan usai melaksanakan kegiatan diskusi publik RUU KUHP yang bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin.
Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mengikuti Rapat Persamaan Persepsi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara virtual bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Selasa (20/04). Kegiatan persamaan persepsi terkait dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
