Palu, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kembali menerima bantuan berupa donasi untuk penanganan pasca bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan melalui program “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”. Bantuan yang disampaikan langsung oleh Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM kepada Tejo Harwanto selaku
Banjarmasin, Humas_Info – Demi meningkatkan kapasitas dan pemahaman Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut melaksanakan Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dengan tema Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hari Jumat (09/04), bertempat di Ballroom Swiss Bell Hotel Banjarmasin. Kegiatan tersebut dihadiri
Banjarmasin, Humas_Info – Hari kedua lakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Pemerintah Kabupaten Tabalong, dalam hal ini H. Zulfan Noor selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan atensi yang diberikan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam menyelaraskan Raperda yang tengah disusun oleh Pemerintah
Pelaihari, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) kembali selenggarakan kegiatan Diseminasi HAM dalam rangka Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM yang kali mini dilaksanakan pada hari Kamis, (08/04/2021) bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Pelaihari. Kegiatan ini merupakan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tepatnya Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mengikuti secara virtual di Ruang Law dan Human Rights Center Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kamis (08/04). Kegiatan ini merupakan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
