Banjarmasin, Humas_Info – Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-0739.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengawasan Administratif Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tanggal 08 April 2021, Divisi Keimigrasian mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Pengawasan Administratif Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, melalui media video conference bertempat di Ruang Rapat
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melaksanakan rapat virtual persiapan Kegiatan Diskusi Publik RUU Hukum Pidana di Kalimantan Selatan. Kegiatan rapat koordinasi kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui media video conference pada hari Rabu, (14/4)
Banjarmasin, Humas_Info – Gelar rapat Tim Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian, Teodorus Simarmata selaku Kepala Divisi Keimigrasian sekaligus Ketua Tim Penilai JFT Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan memastikan agar JFT Keimigrasian dapat menghasilkan output pekerjaan yang baik.
Banjarmasin, Humas_Info – Mengikuti secara virtual, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewi Woro Lestari, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Lusia Lali Wunga, beserta Pejabat Fungsional Tertentu Perancang, mengikuti diskusi Pengumpulan Data Penelitian Secara Virtual pada Kantor
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyelenggarakan rapat virtual Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
