Batulicin, Humas_info - Upaya percepatan pelaksanaan Revitalisasi Pemasyarakatan yang sudah canangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat pembenahan di segala sektor yang menjadi problematika Pemasyarakatan, termasuk over kapasitas yang terjadi pada sebagian besar Lapas di Indonesia terus digencatkan. Namun problematika over kapasitas bukan hal yang mudah diatasi, baik karena keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarananya.
Kondisi over kapasitas juga terjadi pada Lapas Kelas IIA Kotabaru dimana terjadi over kapasitas Warga Binaan yang mengharuskan Kanwil Kemenkumham Kalsel bergerak menanganinya. Salah satu langkah yang sedang dilakukan Kantor Wilayah yakni percepatan pembangunan Lapas Batulicin yang nantinya bisa digunakan untuk pemindahan WBP yang berada di Lapas Kotabaru melalui dukungan anggaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto pada Jum'at (26/02/2021) melakukan koordinasi dengan menyambangi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Supiansyah agar dapat mendorong percepatan operasional Lapas Batulicin.
Berkaitan dengan proses pembangunan Lapas Batulicin, Kanwil Kemenkumham Kalsel terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemkab Tanah Bumbu, yang kali ini mengunjungi Pimpinan Pemkab Tanah Bumbu. Kedatangan yakni melakukan kerjasama dalam percepatan operasional Lapas Batulicin sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi ini pembangunan bisa selesai secepatnya mengingat pentingnya menanggulangi over kapasitas Lapas Kotabaru yang dijelaskan dengan rinci oleh Kalapas Kotabaru apa saja hal yang diperlukan dalam pengoperasian Lapas.
Sampai dengan saat ini, pembangunan sarana dan prasarana Lapas Batulicin belum terealisasi seluruhnya, diantaranya karena anggaran yang masih terbatas. Pembangunan Lapas Batulicin telah dilakukan bertahap yang dimulai sejak tahun 2016, dan dinilai masih cukup jauh dari perencanaan yang telah disusun. Namun dengan terus bertambahnya tingkat hunian Lapas Kotabaru perlu dilakukan percepatan melalui operasional minimal Lapas Batulicin tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sangat mendukung operasional Lapas Batulicin, karena sebagian warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kotabaru tercatat sebagai warga Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini Pemkab Tanah Bumbu telah memberikan bantuan dengan turut membangun bangunan berupa blok hunian sejumlah dua unit.
Mendorong opersional minimal, dalam kunjungannya Kakanwil juga menyampaikan informasi kegiatan serta tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Tanah Bumbu. Juga dijelaskan Kanwil Kemenkumham Kalsel sedang melakukan proses asesmen calon pejabat di Lapas Batulicin untuk diusulkan untuk mengisi pos jabatan di Lapas Batulicin jika nanti beroperasi.
"Sebelumnya kami sudah melakukan asesmen bagi pegawai yang berkompeten untuk mengisi posisi Pejabat Struktural untuk nanti ditempatkan di Lapas Batulicin, sehingga tugas kita tinggal menyelesaikan pembangunan dan prasarana yang tentunya membutuhkan peran serta Pemerintah Daerah Tanah Bumbu," ucap Tejo Harwanto.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu yang akan membantu percepatan pembangunan Lapas mengingat sebelumnya beliau sempat melakukan kunjungan ke Lapas Kotabaru meninjau kondisi WBP yang menghuni Lapas. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed : Eko)
