Tapin,Humas_info - Konsep pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara umum melekat pada proses pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum yang mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat serta mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif dan efisien, namun terkadang masih sukar dicari
Banjarbaru, Humas_info - Pada Kamis (18/02/2021) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen awal satuan
Banjarmasin, Humas_info – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pegawai Kumham Kalsel ikuti tes assesment pembentukan tim Kelompok Kerja (POKJA) WBK pada hari kamis (18/02). Kegiatan ini merupakan lanjutan pelaksaanan tes assesment, mengingat kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari 17-18 februari, dikarenakan kondisi penjadwalan masuk
Banjarmasin, Humas_Info – Kamis (18/02), Kegiatan apel pagi yang secara rutin dilaksanakan setiap hari di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kembali dilaksanakan dan diikuti seluruh Pimti Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan JFT dan JFU.
Pembina apel pagi kali ini, yaitu Kepala Divisi Keimigrasian,
Banjarmasin, Humas_info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional, di ruang Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel pada hari kamis (18/02). Kegiatan ini merupakan kali kedua dalam bulan Februari Kanwil Kemenkumham Kalsel pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Acara dimulai dengan menyanyikan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
