Tabalong, Humas_Info - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin (Kanim Banjarmasin) lakukan operasi gabungan dalam rangka pengawasan tenaga kerja asing yang ada di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mendatangi Kantor
Banjarmasin, Humas_Info - Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasi gabungan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, hari Minggu, (14/03)Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel menggelar kegiatan swab antigen yang dilaksanakan satu hari jelang keberangkatan Tim Operasi Gabungan ke tempat tujuan. Swab antigen senantiasa dilaksanakan dengan tujuan tetap menjaga optimalnya kinerja tanpa mengesampingkan
Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan hadiri gowes yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Gowes Kemenkumham Kalsel dihadiri Kakanwil dan Kepala UPT Pemasyarakatan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, atau yang biasa diistilahkan dengan "Banjar Raya" beserta jajaran masing-masing dengan mengusung
Tabalong, Humas_Info – Divisi Keimigrasian Kanwil Kalsel menggelar kegiatan pengawasan dan pendataan orang asing ke Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian sesuai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi Keimigrasian, yakni pengawasan Orang Asing
Banjarmasin, Humas_Info – Menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2021, empat orang warga binaan pemasyarakatan yang tersebar di Lapas/Rutan Kalimantan Selatan menerima remisi atau pengurangan hukuman sebagai bentuk perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemberian remisi ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
