Banjarmasin, Humas_info - Pada Jum'at (12/03/2021) bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto didampingi Kepala Bidang Hukum, Rustam Efendi dan Kepala Bagian Umum, Rakhmat Renaldy menerima kedatangan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Law and Human Rights Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan pada hari Rabu (10/3) mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Peraturan Menteri
Banjarmasin, Humas_Info - Rabu (10/03), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Kumham) menggelar kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM (Balitbangkumham) melalui diskusi daring Obrolan Peneliti (OPini) dengan tema "Optimilasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendukung Revitalisasi
Banjarmasin, Humas_info - Pada Rabu (10/03/2021) bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, kembali dilaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang kali ini bersama Dinas Perhubungan. Raperda yang diharmonisasikan adalah Raperda Penyelenggaraan Perhubungan dan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012
Banjarmasin, Humas _info - Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Raperda Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Selasa (09/03). Tidak tangung-tanggung, tiga Raperda dibahas sekaligus dalam rapat harmonisasi, yaitu Pengelolaan Kebudayaan,
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
