Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan hadiri gowes yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Gowes Kemenkumham Kalsel dihadiri Kakanwil dan Kepala UPT Pemasyarakatan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, atau yang biasa diistilahkan dengan "Banjar Raya" beserta jajaran masing-masing dengan mengusung
Tabalong, Humas_Info – Divisi Keimigrasian Kanwil Kalsel menggelar kegiatan pengawasan dan pendataan orang asing ke Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian sesuai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi Keimigrasian, yakni pengawasan Orang Asing
Banjarmasin, Humas_Info – Menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2021, empat orang warga binaan pemasyarakatan yang tersebar di Lapas/Rutan Kalimantan Selatan menerima remisi atau pengurangan hukuman sebagai bentuk perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemberian remisi ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Jakarta, Humas_info - Adakan diskusi bersama terkait Target Kinerja Kantor Wilayah periode B03 tentang Penyusunan Permohonan Indikasi Geografis, perwakilan Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, melakukan kunjungan sekaligus koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) . Kegiatan kunjungan ini dilaksanakan oleh Kepala
Banjarmasin, Humas-Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengikuti kegiatan Rapat Teknis Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikat Calon Pemberi Bantuan Hukum secara virtual melalui zoom meeting yang di relay dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, Jumat (12/03).
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
