Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto menghadiri kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Kegiatan dilaksanakan Rabu (17/02)
Martapura, Humas_info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan kembali menggelar operasi Satgas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan aspek pengawasan yang tidak hanya statis tapi bisa bersifat dinamis. Seperti pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang tugas, serta menjamin
Banjarmasin, Humas_Info – Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pimpin rapat pengarahan dan penguatan kepada seluruh ASN Kantor Wilayah guna memperkuat zona integritas menuju WBK/WBBM. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel pada hari Selasa, (16/02) ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional (JFT/JFU),
Banjarbaru, Humas_Info - Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel melakukan koordinasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pada hari Selasa (16/02). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Subbidang Informasi, I Dewa Made Artana, Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Indra Sakti Suhermansyah beserta tim.
Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kalsel mendapat pendampingan dari Kantor
Banjarmasin, Humas_info - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Bidang HAM kembali mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk fokus dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Merujuk pada edaran tahun 2021 nanti akan ada perubahan peraturan untuk pencapaian Kabupaten/Kota Peduli HAM berikut perubahan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
