Banjarmasin, Humas_Info - Sehubungan dengan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM Tahun 2022. Kegiatan rapat dihadiri oleh Kabid HAM, Kasubbid. Pemajuan
Karang Intan, Humas_Info – Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto lakukan konsolidasi kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Kedatangan di Karang Intan ini dalam rangka memberikan penguatan serta motivasi kepada jajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta reformasi birokrasi melalui pembangunan
Banjarmasin, Humas_Info – Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto meneruskan kunjungan kedinasannya di Kalimantan Selatan, usai melakukan silaturahmi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ia langsung bertolak menuju Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin untuk memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta reformasi birokrasi
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Selasa (22/3) bertempat di kediaman dinas Gubernur Kalsel. Kunjungan ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dan kerja sama yang baik antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan Pemerintah
Banjarmasin, Humas_Info – Mengawali hari ke 2 (dua) di Banjarmasin, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto melakukan silaturahmi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor guna membangun komunikasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (22/3).
Kunjungan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
