Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis elektronik, Pusdatin melakukan audiensi bersama Tenaga Kesehatan (Nakes) pengelola fasilitas kesehatan pada Unit Utama dan Kantor Wilayah, Rabu(23/03). Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga ikuti mengikuti audiensi secara virtual
Banjarmasin, Humas_Info - Setelah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi administrasi Jabatan Fungsional Analis Hukum, peserta mengikuti tahap selanjutnya yakni Uji Kompetensi. Uji Kompetensi diikuti oleh seluruh peserta yang berasal dari Kemenkumham, Kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, peserta yang dinyatakan lolos yaitu Ariyanto dan Mariana
Laksanakan Layanan Penerbitan Paspor Terbatas di Kabupaten Balangan, Imigrasi Kalsel Peroleh Dukungan SDM Pemerintah Daerah
Balangan, Humas_Info – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin menggelar pelaksanaan pelayanan penerbitan Paspor terbatas di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Senin (21/03). Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian
Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lakukan Audiensi dengan Kapolda Kalsel
Banjarmasin, Humas_Info – Selasa (22/03), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi Kunjungi Polda Kalimantan Selatan. Lilik Sujandi turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah dan Kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Banjarmasin, Humas_Info - Sehubungan dengan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM Tahun 2022. Kegiatan rapat dihadiri oleh Kabid HAM, Kasubbid. Pemajuan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
