Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, tim peneliti hibah pada Sekretariat daerah Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdiskusi mengenai rencana hibah dengan objek tanah dan bangunan kepada beberapa
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka persiapan pelayanan Haji dan Umroh di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu provinsi dengan kuota terbesar di Indonesia, tentu menjadi tugas dari berbagai pihak terkait terutama penyelenggaraan layanan haji dan umroh, menjadi salah satu bagian dari tugas dan fungsi layanan, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik
Banjarmasin, Humas_Info – Bangun komunikasi yang intens dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Rifqi Adrian Kriswanto selaku Kepala Divisi Administrasi mengajak para PPNPN yang bertugas di Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk turut andil dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sesi bintang santai dan sharing yang dipimpin
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Law And Human Rights Center, sebagai bagian dari unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Sub Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengikuti kegiatan Verifikasi Capaian Target Kinerja B01 B02 dan B03 Kantor Wilayah Tahun 2022. Kegiatan diikuti secara
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Seduia ke-22 yang jatuh pada tanggal 26 Mei 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Lanjutan Kegiatan DJKI Mengajar yang dilakukan secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi pada hari Rabu, (06/04).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
