Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, tim peneliti hibah pada Sekretariat daerah Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdiskusi mengenai rencana hibah dengan objek tanah dan bangunan kepada beberapa yayasan di Kabupaten setempat.
"Kunjungan kami kesini ingin mencari kepastian perihal badan hukum yayasan yang bersifat non komersil," terang Muhammad Roji Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Balangan, pada Rabu (06/04/2022)
Dalam kunjungan tersebut, tim peneliti ingin mengetahui status yayasan yang akan diberikan bantuan hibah. "Karena dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2019 hibah dapat diberikan kepada lembaga sosial, lembaga pendidikan dan keagamaan yang bersifat non komersil," lanjut Roji panggilan akrabnya.
Menganut prinsip kehati-hatian, tentunya tim peneliti tidak mau kecolongan dengan kejadian-kejadian yang berbuntut persoalan hukum. "Biar kami lebih yakin," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kantor Wilayah melalui Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum meyakinkan kepada tim peneliti bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai norma hukum. "Dalam Undang-Undang sudah jelas tujuan didirikan yayasan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan," terang Dewi Woro Lestari epala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Kalsel.
Masih menurutnya, ketika yayasan sudah memperoleh pengesahan dari Menteri, sejak saat itu yayasan sudah bersifat non komersil. "Jika melakukan kegiatan komersil pun tidak masalah, karena sudah dijamin Undang-Undang, yayasan boleh membuat sebuah badan usaha," ujarnya.
Dalam sesi akhir Dewi menekankan pentingnya setiap instansi untuk bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Kontributor: Divyankum/anto, ed: Pendi/Eko)
