Dihadiri Stakeholder, Direktur Kamtib Ditjenpas Pimpin Apel Aktivasi Back to Basic Pemasyarakatan Kalsel
Banjarbaru, Humas_Info – Usai menghadiri pembukaan konsultasi teknis pemasyarakatan di Fave Hotel Banjarbaru, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Abdul Aris bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi,
Buka Konstek Pemasyarakatan, Lilik: Tingkatkan Potensi Deteksi Dini untuk Cegah Gangguan Kamtib
Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berbagai upaya dilakukan oleh Divisi Pemasyarakatan, salah satunya menggelar konsultasi teknis
Jalin Sinergitas, Kanwil Kemenkumham Kalsel Terima Kunjungan BRI Kanwil Kalsel
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel menerima kunjungan silaturahmi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Rombongan terdiri dari Regional CEO Bank BRI Kalimantan Selatan, Nazaruddin, Regional Consumer Banking Head, Tri
Banjarbaru, Yankum_Info - Dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang di komandoi oleh Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menggelar kegiatan Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya tahun 2022. Kegiatan yang diusung kali ini mengambil topik “Peningkatan Pemahaman
Banjarmasin, Humas_info - Bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adakan kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui acara Diskusi Daring Obrolan Peneliti (OPINI) Tahun 2022 yang direlay secara daring melalui Zoom Meeting dan Live
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
