Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kemenkumham Kalsel kembali melakukan kegiatan Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal PAS) di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (01/03). Kegiatan rutin dilakukan sebagai upaya pembangunan Zona Integritas dalam menumbuhkan budaya kerja bagi jajaran untuk selalu mematuhi aturan dan SOP yang berlaku sekaligus melakukan deteksi dini
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menerima kunjungan rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong. Kunjungan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong Nomor : 05 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong untuk bulan Maret 2022. Komisi I DPRD
Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, Kanwil Kemenkumham Kalsel berdialog dengan Anggota DPR RI Komisi III
Banjarmasin, Humas_Info – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi III, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Selasa (01/03). Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala
Banjarmasin, Humas_Info – Apel pagi rutin Kantor Wilayah rutin digelar, kali ini Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono yang menjadi Pembina Apel yang digelar secara virtual menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan untuk senantiasa mengikuti petunjuk dan arahan pimpinan. Arahan dimaksud antaranya dalam
Karang Intan, Humas_Info - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Sri Yuwono kunjungi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam rangka melakukan Penguatan Integritas, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial yang digelar pada hari Jum’at (25/2/22). Sebanyak 240 Residen Rehabilitasi mengikuti kegiatan ini
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
