Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi, Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga mengikuti kegiatan FGD Evaluasi Pemenuhan Indeks NSPK dan Sosialisasi Aplikasi Pencetakan Kartu Identitas PNS dan Keluarganya (SIAPEK V.2), Jum’at (25/02). Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya terselenggaranya tata kelola Manajemen
Demi Pelayanan Optimal di Tengah Pandemi, Kanwil Kemenkumham Kalsel ikuti Telemedicine dan Konsultasi Kesehatan oleh Setjen dan Ditjen PP Kemenkumham
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka penanganan dan pengendalian covid-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Kumham Sehat,
Banjarmasin, Imigrasi_Info - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Unit Layanan Paspor (ULP) Kanim Kelas I TPI Banjarmasin yang berada di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis (24/02). Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan pelayanan paspor bagi masyarakat Kabupaten Tapin dan
Jakarta, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Ngatirah, melakukan koordinasi terkait potensi Indikasi Geografis (IG) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, Kamis (24/02/22). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan pemetaan potensi Indikasi Geografis di Kalimantan Selatan.
Bertemu dengan Nofli selaku Direktur Merek dan Indikasi
Banjarbaru, Humas_Info - Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Banjarbaru laksanakan kegiatan rehabilitasi narkoba bagi Warga Binaannya pada Kamis, (24/02) berlokasi di depan lapangan dalam Lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan bagi WBP, hal ini sejalan dengan fungsi pemidanaan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
