Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2022 dan One on One Meeting dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar secara virtual bertempat di Ruang Rapat
Jakarta, Humas_Info – Plt. Kadivmin Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ngatirah lakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (24/01). Kunjungan dilakukan dalam rangka percepatan operasional Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Tanah Bumbu, terutama dari segi fasilitatif.
Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Tanah Bumbu sudah mulai nampak siap dilakukan operasional setelah sejak
Banjarmasin, Humas_Info – Usai melaksanakan kegiatan Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Banjarbaru pada hari Senin, (24/1/21) di hari yang sama pula jajaran Divisi Keimigrasian bersama Kanim Banjarmasin melaksanakan kegiatan rapat persiapan lelang renovasi Eks Gedung Kantor Imigrasi di Banjarmasin. Rapat persiapan pertemuan jajaran Keimigrasian dengan Walikota
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilyah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, melalui Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menggelar rapat Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya bagi para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah. Kegiatan yang
Banjarmasin, Humas_Info – Sri Yuwono selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menjadi pembina apel pagi rutin yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Wilayah, Selasa (24/1/21) ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan konsolidasi jajaran
Subkategori
Berita Satuan Kerja
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi