Banjarmasin, Humas_Info – Meskipun libur akhir pekan berlangsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi melakukan kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Laut Trisakti pada hari Sabtu, (28/05). Kepala Kantor Wilayah,yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto melakukan monitoring proses kegiatan keimigrasian yang
Jakarta, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Keimigrasian lakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi terkait operasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor yang merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara di Kalimantan Selatan, Jum'at (27/5). Koordinasi yang dilakukan oleh Junita Sitorus selaku Kepala Divisi
Banjarmasin, JDIH_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2022, mengambil tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten
Banjarmasin, Humas_Info – Usai melaksanakann tugasnya dalam melakukan evaluasi satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan hari Rabu, 25 Mei 2022, hari ini Jum’at, (27/05) Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI mengadakan exit meetingdengan jajaran Kantor Wilayah dalam
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di ruang Law and Human Rights Center, Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti uji publik indikator penyelenggaraan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Jum’at 27 Mei 2022. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik atau instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
