Martapura, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi didampingi Kepala LPKA Kelas I Martapura, Rudy Sarjono beserta jajaran ajak Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) untuk menyaksikan film sejarah Kerajaan Banjar yakni Perjuangan Pangeran Antasari yang digelar pada Rabu, (25/05) bertempat di Aula Gedung Serbaguna LPKA
Banjarmasin, Humas_Info – Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi mengunjungi Pelabuhan Trisakti dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin pada hari Rabu (25/05). Didampingi Irpan Sapari Somantri, selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kalimantan Selatan, Kakanwil berkeliling di sekitar Pelabuhan Trisakti.
Banjarmasin, Humas_Info - Lakukan pendampingan Desk Evaluasi Bapas Kelas I Banjarmasin yang dilakukan secara langsung oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal, Kanwil Kemenkumham Kalsel berikan dukungan penuh bagi Bapas Banjarmasin untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Bapas Banjarmasin, Rabu (25/5) ini
Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan lakukan pendampingan Desk Evaluasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin (Kanim Banjarmasin) yang dilaksanakan secara langsung oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal bertempat di Kanim Banjarmasin, Rabu (25/5). Desk evaluasi Kanim Banjarmasin ini merupakan rangkaian dari kegiatan Evaluasi
Batulicin, Humas_Info – Dalam rangka koordinasi dan menjalin sinergitas antar aparat penegak hukum khususnya di bidang pengawasan orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin mengadakan kegiatan Rapat TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing Tingkat Kabupaten Tanah
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
