Balangan, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Keimigrasian menghadiri puncak peringatan hari jadi Kabupaten Balangan ke-19 yang ditandai dengan peresmian Gedung Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) Kabupaten Balangan. Kolaborasi dibidang keimigrasian atara Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan Pemkab Balangan ini diawali dari proses
Banjarmasin, Humas_Info – Memenuhi permohonan Harmonisasi Rancangan Perda Kabupaten Tabalong, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel selenggarakan rapat harmonisasi membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rabu (18/05).
Rapat harmonisasi diikuti oleh Kasubbid. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Para Perancang Peraturan
Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kemenkumham Kalsel ikuti pembukaan secara virtual, kegiatan penelaahan kebutuhan belanja pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Rabu (18/05). Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2022 s.d 20 Mei 2022, untuk Kanwil Kemenkumham Kalsel dijadwalkan pada tanggal 20 Mei
Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar apel pagi bertempat di Halaman Kantor Wilayah, Rabu (18/5). Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto yang mewakili Kepala Kantor Wilayah menyampaikan arahan terkait beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satu
Batulicin, Humas_Info - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga memberikan pengarahan sekaligus pemberian piagam penghargaan pada hari Rabu (18/5) bertempat di Ebony Hotel sebagai rangkaian acara Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Kalsel dengan tema "Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi WBP Pasca Pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan". Dalam pengarahan tersebut turut di hadiri
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
