Banjarbaru, Humas_Info - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga tiba di Bumi Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin, Selasa (17/05). Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto dan Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel menyambut langsung kedatangan Dirjen Pemasyarakatan. Kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan
Banjarmasin, Humas_Info – Memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2566 BE yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022, sebanyak 9 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Kalimantan Selatan mendapatkan Remisi Khusus. Pemberian Remisi ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SK : PAS-675.PK.05.04 TAHUN 2022. Remisi Khusus (RK-I) yang merupakan pemotongan masa
Jaga Kekompakan dan Kebugaraan, Tim Goweser Kumham Kalsel Turun ke Lapangan
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka upaya menjaga kebugaran tubuh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi beserta tim Goweser Kumham Kalsel bersepeda berkeliling Kota Banjarmasin, Sabtu (14/05).
Kegiatan bersepeda tersebut dimulai
Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kunjungi Kanwil Kemenkumham Kalsel
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rachmadi yang didampingi oleh Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. HST, Haikal. Kunjungan
Banjarmasin, Humas_Info – Jumat (15/05), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar rapat persiapan melakukan penguatan kembali terkait UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan penilaian dari TPI untuk memperoleh predikat WBK di ruang rapat Kakanwil. Hadir juga para Pimpinan Tinggi Pratama
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
