Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti secara virtual rapat pelaksanaan konsolidasi pengadaan laptop di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022, Selasa (24/05). Kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Banjarmasin, Humas_Info – Menjelang dilaksanakannya Kegiatan Ujian Seleksi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan persiapan kegiatan bersama 33 Kantor Wilayah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (25/05). Kegiatan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan pemusnahan fisik arsip fasilitatif dan substantif, Selasa (24/05). Pemusnahan arsip terdiri dari Berkas Lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak diterima, Surat Usulan Hukuman Disiplin, Daftar Hadir / Absensi Pegawai, Surat Masuk Pemberian Remisi Narapidana / Anak, dan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih serta mewujudkan tertib secara fisik pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melakukan sinergi lintas instansi melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kembali melaksanakan giat Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) dalam rangka menggalakkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan menjaga keamana serta ketertiban lingkungan Lapas dan Rutan sebagai bagian dari penerapan Tiga Kunci Pemasyarakatan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
