Kanwil Kalsel Beri Pelayanan Prima Keimigrasian bagi Calon Jamaah Haji Kloter Ke-2 Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru, Humas_Info – Usai melaksanakan simulasi pemberangkatan haji dan pelepasan sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) orang calon jamaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Banjarmasin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan
Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kembali gelar Apel Pagi Gabungan Antar Divisi pada Rabu, (15/06) bertempat di selasar parkir belakang Kanwil Kemenkumham Kalsel. Dalam pelaksanaan Apel Pagi ini, dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus sebagai Pembina Apel, serta Pemimpin Apel, Kepala Sub
Kedepankan Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkumham Kalsel Hadiri Rapat Koordinasi Instansi Vertikal oleh KPK
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka pencegahan korupsi pada pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Instansi Vertikal di Wilayah Kalimantan Selatan. Rakor yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin mengundang instansi
Kanwil Kemenkumham Kalsel Sosialisasikan SPPN dan SPPT-TI untuk Memenuhi Hak WBP dalam Proses Penanganan Perkara yang Transparan dan Akuntabel
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku narapidana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan Sosialisasi Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal Harmonisasi Rancangan Perda Kabupaten HST, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada hari Selasa, (14/06).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
