Jakarta, Humas_Info – Kanwil Kemenkumham Kalsel berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perihal Kekayaan Intelektual (KI). Dalam proses permohonan Kekayaan Intelektual terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh pemohon dan aduan yang dilakukan oleh pengguna merek di Provinsi Kalimantan Selatan. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalsel lakukan kunjungan dan
Jakarta, Humas_Info – Kanwil Kemenkumham Kalsel terus bergerak cepat dan konsisten dalam memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya terus dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi melalui lahirnya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Sekaligus inovasi yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk
Jakarta, Humas_Info – Mobile IP Clinic atau Klinik KI bergerak merupakan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia dalam melindungi Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pemberian informasi, layanan pendaftaran dan pengaduan KI melalui Mobile IP Clinic hadir lebih dekat ke masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Banjarmasin, Humas_info - Pada Kamis, (16/06) bertempat di ruang Law Center Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti kegiatan Rapat Kesepakatan Penentuan OBH Optimal bersama 33 Kantor Wilayah lainnya secara daring yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kegiatan rapat kali ini
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) mengadakan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) melalui Divisi Pemasyarakatan. Bimtek yang digelar membahas Manajemen Mitigasi Bencana Pada UPT Pemasyarakatan dengan Tema “UPT Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Tangguh Bencana” pada hari Kamis (16/06) di Hotel Rodhita Banjarmasin.
Bimtek dibuka
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
