Rakor Timpora Tingkat Kota/Kabupten : Aplikasi Cekal Online Mudahkan Pengawasan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang dilaksanakan di Galaxy Hotel Banjarmasin. Rakor dihadiri oleh anggota Timpora di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar,
Manila – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, menerima penghargaan Kaanib Ng Bayan Award atau Ally of Nation dari Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte. Penghargaan diberikan di malam Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri atau Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas
Banjarmasin, Humas_Info – Menjalin silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperkuat integritas, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berlokasi tepat di samping Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin juga sangat perlu diadakan silaturahmi agar bisa saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Oleh karena itu, pada Kamis (30/06) Kepala Kantor
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mencanangkan Gerakan Budaya Anti Korupsi bagi seluruh Insan Pengayoman Kalimantan Selatan. Kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan pondasi kokoh dalam rangka menciptakan reformasi birokrasi yang sepenuhnya ini menjadi vital guna memastikan pencegahan dan pemberantasan korupsi diseluruh lini pelayanan
Banjarmasin, Kanwil - Perseroan Perorangan merupakan entitas baru badan hukum di Indonesia pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja dengan pendirian yang mudah dan cepat, dengan mematok biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 50 ribu serta tanpa akta notaris. Hal tersebut disampakan oleh Dewi Woro Lestari dalam koordinasi dengan Dinas
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
