Banjarmasin, Humas_Info – Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengadakan rapat persiapan Bimbingan Teknis Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 sekaligus Evaluasi Kinerja pada Divisi Pemasyarakatan, Rabu (15/06). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono didampingi Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan
Banjarmasin, Humas_info - Presiden Jokowi melalui pidatonya menyampaikan untuk segera melaksanakan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah, yang merupakan salah satu arah kebijakan APBN Tahun 2021 dengan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Implementasi Marketplace menjawab sebagian hal itu yang solusi dari permasalahan tersebut yang turut difasilitasi oleh Bank BUMN serta KPPN
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda pada hari Rabu (15/06) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi memimpin rapat Persiapan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi dengan mengangkat agenda “Akselerasi
Kanwil Kemenkumham Kalsel Laksanakan Kegiatan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Bidang Hak Asasi Manusia melaksanakan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membahas Ranperda dari Kabupaten
Banjarbaru, Imigrasi_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Keimigrasian dan Kanim Banjarmasin melakukan kegiatan penghitungan dan serah terima dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) bertempat di Asrama Haji Landasan Ulin Banjarbaru, Selasa (14/06). Paspor tersebut merupakan dokumen perjalanan milik calon jemaah Haji Kloter III dan Kloter
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
