Banjarmasin, Humas_info - Presiden Jokowi melalui pidatonya menyampaikan untuk segera melaksanakan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah, yang merupakan salah satu arah kebijakan APBN Tahun 2021 dengan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Implementasi Marketplace menjawab sebagian hal itu yang solusi dari permasalahan tersebut yang turut difasilitasi oleh Bank BUMN serta KPPN dibawah Kementerian Keuangan. Berangkat dari hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin melakukan kegiatan rapat bersama terkait Akselerasi Impelementasi Marketplace Pemerintah pada Rabu, (15/06) bertempat diruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, para Pejabat Administrator dan Pengawas Pengelola Keuangan Divisi Administrasi, JFT dan JFU Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, dan perwakilan dari Bendahara UPT Lapas Kelas IIA Banjarmasin. Sedangkan dari Bank Mandiri dihadiri langsung oleh Vice President Bank Mandiri P. Samudera, Andy N Sumbayak dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putro beserta rombongan.
Dalam sambutan yang disampaikan, Kakanwil Lilik Sujandi menyampaikanbsbutan. "Ini bisa menjadi sesuatu yang bagus dalam hal memajukan produk domestik sehingga mendapatkan prioritas yang berdampak pada perkembangan perekonomian, tentu ini juga melibatkan berbagai pihak dalam hal ini sebagai regulator maupun pemangku platform yang nantinya kami sebagai pengguna bisa memanfaatkan marketplace ini," ujarnya.
Lilik Sujandi juga menambahkan untuk para pejabat yang terlibat dalam penggunaan anggaran tentu bisa memanfaatkan platform marketplace ini secara maksimal dalam penyerapan anggaran dimana pada kesempatannya dipandu langsung oleh pihak Bank Mandiri selaku penyedia layanan dan KPPN Banjarmasin sebagai pembuat regulasi berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.
Dilain pihak, Andy N Sumbayak juga menyampaikan rasa terimaksihnya yang dipercaya ikut berkontribusi dalam pelaksanaan akselerasi ini. "Kami dari Bank Mandiri sangat mendukung terimplementasinya sistem Digipay Marketpalce ini dalam membantu pemerintah dalam penggunaan anggran secara digital sesuai dengan arahan President Joko Widodo," ucapnya.
Marketplace merupakan salah satu sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui elektronik yang pedomannya terdapat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan melalui Elektronik khususnya melalui Merketplace memberikan kemudahan kepada pelaksana anggaran untuk membelanjakan anggarannya lebih mudah, efisien, transparan, dan tercatat secara elektronik. Untuk itu perlu dorongan dalam meningkatkan produktifitas dengan membeli produk-produk domestik salah satunya dari UMKM melalui marketplace yang bisa diakses di website http://digit.kemenkeu.go.id/ dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang sudah didaftarkan sebagai user dalam aplikasi ini.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terus berupaya dan berusaha memenuhi target yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui marketplace ini secara optimal. Harapannya dengan kegiatan ini, tingkat belanja pengadaan barang dan jasa Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dapat lebih maksimal melampaui yang sudah ditargetkan oleh Kementerian Keuangan. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed : Eko)
