Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di ruang Law and Human Rights Center, Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti uji publik indikator penyelenggaraan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Jum’at 27 Mei 2022. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik atau instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Membuka kegiatan, Nova Dahliyanti, Kepala Subbidang Standardisasi TI Pusdatin mewakili Koordinator Standardisasi dan Evaluasi TI Pusdatin, Zulfahmi, menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan uji publik penyelenggaraan evaluasi SPBE. “Ada beberapa indikator yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi terkait penggunaan Teknologi Informasi pada Satuan Kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan tatalaksana penggunaan Teknologi Informasi (TI) pada satuan kerja dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hendy Emil sangat mendukung dengan kegiatan uji publik dan sangat mengapresiasi karena Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan mendapatkan kesempatan sebagai sampel sosialisasi uji publik indikator evaluasi penyelenggaraan SPBE. "Kami melibatkan beberapa pejabat dan pegawai yang membidangi untuk mengikuti kegiatan uji publik karena semua kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan sudah berbasis aplikasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Kami juga tetap semangat dan siap untuk dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPBE untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucap Hendy.
Kemudian dijelaskan oleh Plt. Sub Koordinator Kerjasama dan Evaluasi TI, Rohmayani dengan menyampaikan domain dan indikator Evaluasi SPBE. “Terdapat 7 instrumen penilaian yang sebagai indikator Domain evaluasi terdiri dari Domain Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBE, Domain Infrastruktur, Domain Aplikasi, Domain Keamanan SPBE, Domain Resiko SPBE, Domain Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi (TI) dan Domain Manajemen Perubahan,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara Pusdatin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan selatan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di wilayah Kalimantan Selatan. Diskusi membahas terkait indikator, kriteria dan data dukung yang diperlukan untuk evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kantor Wilayah dan UPT.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil; Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, Eko Sulistiyono; perwakilan setiap Jabatan Fungsional Tertentu, perwakilan setiap Sub Bagian pada Divisi Administrasi, perwakilan Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi pelayanan Hukum dan HAM. (Humas Kanwil Kalsel, teks & foto: Iwan, ed: Eko)
