Banjarmasin, Humas_Info – Usai melaksanakann tugasnya dalam melakukan evaluasi satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan hari Rabu, 25 Mei 2022, hari ini Jum’at, (27/05) Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI mengadakan exit meeting dengan jajaran Kantor Wilayah dalam rangka penutupan penugasan desk evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto bertindak sebagai moderator kegiatan membuka kegiatan ini yang menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Tim Evaluator TPI (Tim Penilai Internal) Inspektorat Jenderal atas kunjungannya dalam melakukan penilaian desk evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi. Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal, Ismanjono mengatakan bahwa terdapat perubahan mekanisme dan aturan tambahan terkait pengusulan satuan kerja berpredikan WBK/WBBM. “Sehubungan dengan terbitnya Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 perihal Ketentuan Tambahan Pengusulan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 untuk saat ini dibatasi. Pengusulan satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dilakukan secara dalam jaringan (on line) melalui aplikasi www.pmpzi.menpan.go.id mulai tanggal 31 Mei 2022 dan diterima paling lambat 30 Juni 2022,” ucapnya menjelaskan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panel TPI akan melakukan seleksi terhadap satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang diusulkan oleh TPI kepada Panel TPI terhadap satuan kerja yang akan diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada TPN pada tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi dalam sambutannya pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran tim Inspektorat Jenderal. "Jangan sampai orang fobia dengan WBk, dan dengan adanya WBK kita bisa menjadi lebih tertuntun lagi terlebih dapat berdampingan dalam pencapaian kinerja anggaran kinerja personal, dan bahkan LKE jika diselaraskan maka hal tersebut akan masuk ke dalam program kinerja.
Apapun hasilnya, segala bentuk penilaian ini kami terima dengan baik. Kakanwil menyatakan bahwa kalau masalah semangat, kami memiliki nilai jauh di atas nilai yang diberikan berdasarkan data TPI. Kami akan terus bergerak, dan kita bekerja bukan hanya karena adanya penilaian ini," ungkapnya.
"Saat ini kami mencoba membangun satu potret parameter perubahan, Kalsel ini memiliki potensi sangat besar dimana dengan adanya potensi yang besar tersebut dapat memacu semangat kami untuk membuat perubahan yang berorientasi hasil," pungkas Kakanwil.
Pada pertemuan ini diperoleh hasil yang diusulkan oleh Kantor Wilayah sejumlah 17 satker (termasuk Kanwil), adapun jumlah satker yang dapat diusulkan ke panel TPI oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI adalah sejumlah 12 satuan kerja (11 satker diusulkan WBK, dan 1 satker diusulkan WBBM).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Ismanjono, Ketua Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Widya Purnamasari, para pejabat administrasi Kantor Wilayah, serta Anggota Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham. (Humas Kanwil Kalsel – teks : Yusika, foto : Yusika, Ricky, ed : Eko)
