Banjarmasin,Humas_Info - Bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan, dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang diikuti oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Rabu,
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti mengikuti secara virtual Rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, Rabu (31/8). Kegiatan ini menjadi rapat persiapan
Banjarmasin, Humas_Info – Sesi kedua Gelar Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan berjalan dengan penuh antusias dari para peserta yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator SiRUP seluruh UPT se-Kalimantan Selatan.
Bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel,
Banjarmasin, Humas_Info – Usai menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Administrasi melaksanakan Gelar Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel yang disampaikan langsung oleh Rifqi Adrian Kriwanto selaku Kepala Divisi Administrasi sekaligus Penanggung Jawab UKPBJ Kekenkumham Sekretariat Kalimantan Selatan.
Kadivmin
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Diselenggarakannya kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
