Banjarmasin, Humas_Info – Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 180/1588/KUM/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan selenggarakan Harmonisasi Ranperda Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mendapatkan penghargaan dalam BKN Award tahun 2022. Penghargaan diraih dalam dua kategori penilaian untuk kementerian tipe besar.
Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori Penilaian Kompetensi, kemudian posisi lainnya yang berhasil diraih yakni pada kategori Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT.
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan jalin sinergi dan silaturahmi dengan Keuskupan Banjarmasin dalam rangka meningkatkan pelayanan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pelayanan serta pembinaan rohani bagi jajaran pegawai Nasrani di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Senin (5/9).
Kedatangan
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi memberikan materi sebagai pengajar pada kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang III TA 2022 yang digelar oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lilik Sujandi berpesan agar seluruh peserta
Banjarmasin, Humas_Info - Berikan arahan dan penguatan kepada jajaran UPT Pemasyarakatan, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Muji Raharjo, hadir secara langsung di Kota Banjarmasin. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Minggu, (04/09), yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan,
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
