Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada notaris dan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi bersama Majelis Pengawas Notaris pada hari Kamis, (15/09). Mengawali kegiatan ditandai oleh tarian Selamat Datang yang dibawakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan LPP Kelas IIA
Banjarmasin, Humas_Info – Terpusat di Banjar Ballroom The Kuta Beach Heritage Hotel, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) di Wilayah Indonesia bagian Tengah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono beserta jajaran
Banjarmasin, Humas_info - Usulan Pembentukan Pelabuhan Apung Taboneo menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan kesiapan Kanim kelas I TPI Banjarmasin dan pihak Bank BRI terkait Pelayanan Pembayaran Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Pembayaran Visa on Arrival (VoA) di Bandara Internasional Syamsudin Noor adalah 2 topik utama dalam rapat yang
Jakarta, Humas_Info – Dalam rangka mewujudkan perpindahan rekening tunjangan kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, jajaran Divisi Administrasi Kantor Wilayah yang pada kegiatan tersebut dikomandoi Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto menghadiri kegiatan Pembukaan Verifikasi Migrasi Rekening Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPSDM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Banjarmasin, Humas_Info – bertempat di Balai Pertemuan Berakhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti rapat secara virtual tahapan Tes Kesampataan pada Seleksi Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 bersama Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
