Nusakambangan, Humas_Info – Komitmen Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam memberantas peredaran narkotika dan pengendalian risiko gangguan Keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas dan Rutan. Salah satunya yakni dengan melakukan pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berstatus Narapidana. Pemindahan dilakukan antar Lapas maupun Rutan dalam wilayah
Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kemenkumham Kalsel menerima kunjungan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Kalsel, Siti Rohayati beserta rombongan, bertempat di Ruang Rapat Divisi Keimigrasian, Senin (12/09). Kunjungan ini merupakan koordinasi berkaitan dengan data perlintasan WNA di Kalimantan Selatan. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus, didampingi
Banjarmasin, Humas_Info – Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK.2.UM.01.01-893 tanggal 08 September 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ikuti kegiatan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan
Banjarmasin, Humas_Info – Menuju perhelatan DJKI Mengajar yang akan serentak dilakasanakan pada 28 September 2022 diseluruh Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi yang digelar virtual dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia, Senin (12/9).
Rapat yang membahas persiapan pelaksanaan DJKI Mengajar ini dibuka
Kandangan, Humas_Info - Potensi hasil kayu manis yang berasal dari daerah Kecamatan Loksado Pegunungan Meratus kini menjadi salah satu komoditi yang menjanjikan, ini dikarenakan hampir semua masyarakat disana menjadi petani kayu manis yang dipanen dari masing-masing kebun yang mereka miliki sehingga menjadikan kayu manis bisa menjadi salah satu unggulan khas
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
