Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Keimigrasian terus melakukan upaya peningkatan layanan yang dilakukan, salah satunya adalah layanan Visa on Arrival (VOA) atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus mengadakan rapat
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pembinaan dan Supervisi Penegakan Disiplin serta Pengelolaan Kinerja Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rabu (14/9) bertempat di Balai Pertemuan Garuda.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hendy Emil yang mewakili Kepala Kantor Wilayah,
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menerima kunjungan dinas Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal yang belum lama ini bertugas di Kalimantan Selatan. Bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah, Selasa (13/9) Lilik Sujandi selaku Kakanwil beserta para Kepala Divisi menyambut baik kunjungan silaturahmi
Banjarmasin, Humas_Info - Komitmen dalam pemberantasan narkoba di satuan kerja Pemasyarakatan yang ada di Kalimantan Selatan menjadi salah satu fokus yang direalisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang dalam hal ini melalui berbagai kegiatan deteksi dini oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah. Kegiatan yang telah dilaksanakan mulai
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Ber-Akhlak, Kanwil Kemenkumham Kalsel ikuti dialog publik RUU KUHP bagi Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren, Ormas Keagamaan dan Masyarakat, secara virtual, Selasa (13/09) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI. RUU KUHP disusun untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dialog
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
