Banjarbaru, Humas_Info – Apel pagi rutin digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Meskipun cuaca pagi kurang bersahabat, seluruh pegawai Kantor Wilayah tetap semangat mengikuti kegiatan yang begeser ke Balai Pertemuan Garuda, Senin (5/9).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi mengawali apel pagi dengan
Martapura, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura sebagai panitia penyelenggara mengadakan Perlombaan Memasak Makanan Sehat Antar Tamping Dapur UPT Pemasyarakatan Se-Kalimantan Selatan pada Sabtu (03/09) bertempat di Ruang Kunjungan Lapas Perempuan Martapura. Tamping dapur sendiri merupakan warga binaan yang diperbantukan
Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Tanah Laut melakukan pemeriksaan kepada salah seorang Notaris yang berkedudukan di Batulicin, Tanah Bumbu. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris
Banjarbaru, Humas_Info – Program Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pecandu dan Penyalahguna Narkotika yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru resmi ditutup. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorwt Jenderal Pemasyarakatan, Muji Raharjo usai digelar selama kurang lebih 6 (enam) bulan
Banjarmasin, Humas_Info –Dalam rangka memenuhi data dukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022 periode B06 dan B09, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi WBK yang bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Jum’at (2/9).
Rapat Evaluasi ini dibuka oleh Kepala
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
