Banjarmasin, Humas_Info –Dalam rangka memenuhi data dukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022 periode B06 dan B09, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi WBK yang bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Jum’at (2/9).
Rapat Evaluasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto yang menyampaikan terkait data dukung pembangunan ZI yang perlu diupload ke aplikasi e-RB Kemenkumham untuk ditindaklanjuti.
“Berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas khususnya di tahun 2022 ini, berdasarkan kebijakan pusat, kita tidak diikut sertakan. Dan untuk Kantor Wilayah, sesuai dengan keputusan Itjen, yang mengikuti kontestasi sebanyak 25 (dua puluh lima) satuan kerja untuk Kemenkumham,” ujar Rifqi.
“Sangat sedikit sekali satuan kerja yang mewakili Kumham dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, namun kewajiban dalam pemenuhan data dukung tidaklah hilang dan pemenuhan data dukung ini tetap dipantau. Pemenuhan daduk pada aplikasi e-RB wajib dipenuhi dan selesaikan seluruhnya,”ungkap Kadivmin.
Sejurus dengan Kepala Divisi Administrasi, Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi menyampaikan, “beberapa hal yang menjadi mandatory, terlebih di dua bulan terakhir ini kita disibukkan dengan beragam kegiatan dan tusi masing-masing, namun jangan sampai ukuran keberhasilan RB yang penilaiannya dilakukan melalui data dukung yang dikumpulkan terlewat begitu saja”, kata Kakanwil.
“Jika memerlukan dukungan Pimpinan Tinggi komunikasikan, masalah WBK adalah masalah semua bukan hanya di satu pihak, mari kita bangun dan lengkapi bersama-sama. Saling bangun koordinasi dan informasi antar jajaran, semakin paham akan situasi, kita dapat melakukan kerjaan dengan efisien dan efektif. Lakukan 'manage' orang, dan jangan lupa untuk optimalkan group informasi yang baik,” tambah Lilik menyarankan.
Kegiatan kali ini adalah mengupas tuntas pemenuhan data dukung yang harus dilengkapi bagi jajaran Kelompok Kerja (Pokja) WBK mulai dari Pokja Area Perubahan I sampai dengan Pokja VI. Dari hasil rekapitulasi seluruh Kelompok Kerja, terdapat 2 Pokja yang capaian data dukung di periode B06 belum berproses. Oleh karena itu Pimpinan berharap seluruh Kelompok Kerja WBK dapat melengkapi secara tuntas dan di hari Senin depan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Dalam rapat kali ini turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta seluruh Anggota Tim Pokja WBK Kanwil Kemenkumham Kalsel. (Humas Kanwil Kalsel – teks : Yusika, foto : Jo’el, ed : Eko)
