Banjar, Humas_Info – Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah (Pengda) Kabupaten Banjar menggelar seminar yang bertema “Apostille Dokumen Publik dan Tata Cara Layanan pada Web Ditjen AHU Online”, Kamis (8/9) bertempat di Aston Banua Banjarmasin Hotel & Convention Center. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi lakukan kunjungan silaturahmi dan pengawasan ke Kantor Notaris Gaby Siantori, Kamis (8/9) yang merupakan salah satu notaris Kota Banjarmasin.
Kakanwil yang juga selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kegiatan
Tanah Bumbu, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi beserta jajaran melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembangunan Lapas Kelas III Batulicin, Rabu (7/9). Kegiatan ground check yang bertujuan untuk melihat secara langsung proses pembangunan yang sedang berjalan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
Tanah Bumbu, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi melakukan kunjungan kedinasan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (7/9). Kedatangan Kakanwil ini membawa misi untuk bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait progres pembangunan Lapas Batulicin dan mensosialisasikan Undang-Undang Pemasyarakatan
Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin mengadakan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Pembinaan, Moral, dan Disiplin yang diberikan untuk calon taruna dan taruni pada hari Selasa, (06/09) di aula Gedung Akademi Maritim Nusantara. Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah hadir sebagai narasumber mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Ngatirah mengenalkan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
