Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Sub Bidang JDIH mengikuti secara daring kegiatan Seminar Hukum dengan topik Akselerasi Indonesia Sadar Hukum: Korupsi, Pencucian Uang dan Hak Asasi Manusia di Era Globalisme yang digelar di Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (10/8/22). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro
Banjarmasin, Humas_Info – Berbagai macam kegiatan terus terselenggara dengan baik dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-77 Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Salah satu kegiatan yang direncanakan berikutnya adalah Gowes Santai yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Agar bisa terlaksana dengan
Banjarmasin, Humas_Info - Sinergi lintas instansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui jajaran Keimigrasian melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Laut dalam rangka melakukan pemeriksaan QICP (Quarantine, Immigration, Customs and Port Master).
Kegiatan yang diawali dengan apel pagi bertempat di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melantik Notaris Pengganti Kabupaten Barito Kuala pada Senin (08/09) bertempat di Balani Pertemuan Garuda. Pelantikan ini dilaksanakan dikarenakan Notaris Kabupaten Barito Kuala melaksanakan cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan
Kembali Bertemu Sekretaris Daerah, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Sampaikan Beberapa Agenda yang Melibatkan Pemprov
Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel), Lilik Sujandi didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar di Hotel
Subkategori
Berita Satuan Kerja
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi