Banjarmasin, Humas_Info – Sesi kedua Gelar Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan berjalan dengan penuh antusias dari para peserta yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator SiRUP seluruh UPT se-Kalimantan Selatan.
Bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel, (30/8) kali ini narasumber sesi kedua yaitu Anggara Rawijayadi selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda dan Muhammad Fathir Sidiq selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Sekretariat Kemenkumham RI membawakan materi terkait Tata Kelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan serta materi terkait Pelaksanaan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto membawa jalannya sesi kedua sebagai moderator yang memfasilitasi sesi ini menjadi wadah komunikasi dua arah narasumber dengan peserta kegiatan. Pada sesi ini pembahasan mengenai e-Katalog Sektoral menjadi salah satu topik yang dikupas pada kesempatan ini.
“Terkait e-Katalog Sektoral Kemenkumham kita targetkan bersama-sama bagaimana setiap satker minimal mendaftarkan satu penyedia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang ditegaskan kembali oleh Menteri Hukum dan HAM RI,Yasonna H. Laoly dalam memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, berizin dahulu sebelum melakukan impor dan mengoptimalkan pembelanjaan barang/jasa melalui e-katalog sektoral,” terang Anggara selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Setjen Kemenkumham.
Kegiatan berjalan interaktif, diskusi serta tanya jawab terkait teknis dan kendala yang ditemui di lapangan berlangsung dengan baik dan lancar. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks dan Foto: Joel Ed: Eko)
