Banjarmasin, Humas_Info - Kamis (22/08/2024), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) mengikuti kegiatan Pemadanan Data Kendaraan di Lingkungan Kantor Wilayah dan BHP Dalam Rangka Tindak Lanjut Atas LHP Badan Pemeriksa Keuangan TA. 2023. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Budi Haryono, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Eka Shanty Maulina, serta para JFT dan JFU dari Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Acara dimulai dengan pengarahan dari Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso, yang membahas hasil temuan BPK terkait pengelolaan fasilitas kendaraan roda empat yang tidak sesuai dengan peruntukan, melebihi standar barang dan kebutuhan, serta melanggar standar biaya masukan. Dalam arahannya, Iwan menekankan pentingnya tindakan korektif, termasuk penyetoran nilai sewa kendaraan yang tidak sesuai ke kas negara dan menyampaikan bukti setorannya kepada BPK.
Pengarahan berikutnya disampaikan oleh Plh. Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa, yang menekankan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Pria Wibawa meminta agar pengelola Barang Milik Negara (BMN) menyampaikan data eksisting kendaraan dinas roda empat dan memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi yang sesuai, baik dalam keadaan baik maupun rusak. Selain itu, ia juga menginstruksikan agar pengelola BMN memberikan informasi kepada auditor mengenai kendaraan operasional yang digunakan, beserta bukti pendukung yang relevan.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Nor Kholis, perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang menjelaskan mengenai pemenuhan sarana kendaraan jabatan dan operasional. Dari total 291 unit kendaraan BMN yang tersedia, hanya 189 unit yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan 102 unit lainnya tidak sesuai karena digunakan oleh pejabat fungsional, mantan pejabat, dan untuk operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konkret dalam rangka meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas informasi keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor, Ed: Joel/Eko)
