Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan turut hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (21/11/24). Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalsel tersebut mengangkat agenda utama berupa penetapan perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD, pengumuman usul pemberhentian Gubernur, serta usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sisa masa jabatan 2021–2024.
Hadir dalam rapat ini, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Erick Yulianto, dan JF Analis Hukum Pertama, Ariyanto, sebagai perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel Nomor 26/DPRD/KP/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.
Sidang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo dari Fraksi NasDem. Ia menjelaskan pentingnya perubahan jadwal DPRD untuk memastikan kelancaran proses transisi kepemimpinan di tingkat provinsi. Dalam sesi berikutnya, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Alpiya Rakhman, membacakan pengumuman terkait pemberhentian Gubernur H. Sahbirin Noor, yang mengundurkan diri atas keinginan sendiri, serta usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur H. Muhidin sebagai Gubernur pada sisa masa jabatan.
Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas peran aktifnya dalam proses transisi ini. Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi mencerminkan langkah maju demi kesejahteraan masyarakat. "Momentum ini membutuhkan kesabaran dan komitmen. Saya berterima kasih atas masukan konstruktif dari legislatif selama periode ini," ungkap Roy.
Setelah rapat ditutup, DPRD memastikan bahwa usulan terkait pemberhentian dan pengangkatan kepemimpinan ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Kehadiran Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam rapat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap kelancaran proses hukum dan administrasi dalam perubahan kepemimpinan di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor: Subbid FPPHD, Ed: Joel/Eko)
