Banjarbaru, Humas_Info - Diseminasi Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Kalimantan Selatan dengan tema “Sinergi Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan”, memberikan pemahaman tentang status kewarganegaraan kepada instansi terkait, hingga mahasiswa universitas pada Senin (22/07/2024) di Novotel Banjarbaru.
Menghadirkan 60 peserta kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti Disdukcapil, KUA, Kantor Pertanahan, Bagian Hukum Setda, Pengda INI, Divisi Keimigrasian, Perancang dan Penyuluh Hukum Kanwil Kalsel.
Dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan.
Materi pertama dibawakan oleh Yulianus Yoyong Dwi Windarto, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan tentang Layanan Administrasi Kependudukan Terkait WNA dan Warga Negara Keturunan Asing.
Yoyong mengungkapkan bahwa pelayanan Disdukcapil terdiri dari 2 (dua) layanan yaitu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing. Pelayanan pendaftaran penduduk diberikan kepada WNI, Orang asing pemegang ITAS sebagai penduduk, dan Orang asing pemegang ITAP sebagai penduduk. Sedangkan pencatatan sipil diberikan kepada Penduduk WNI, Orang Asing pemegang ITAS atau ITAP, WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, Orang Asing pemegang izin kunjungan, WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di negara setempat atau Perwakilan RI.
Dilanjutkan materi kedua dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Muhammad Wahyuni. Ia menyampaikan tentang layanan keimigrasian pada kewarganegaraan dan pewarganegaraan, di antaranya Paspor RI (paspor biasa, dan e-paspor), Izin Tinggal (ITAS, ITAP) dan Status Keimigrasian (sertifikat ABG, Affidavit).
Budi Sri Hartanto, S.H, M.H., Analis Hukum Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melanjutkan materi ketiga dengan topik Dinamika Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Budi menjelaskan beberapa aspek penting terkait kewarganegaraan di Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Materi ini mencakup dasar hukum yang mengatur kewarganegaraan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Dibahas pula perbedaan antara kewarganegaraan dan pewarganegaraan, serta layanan aplikasi AHU Kewarganegaraan untuk berbagai permohonan terkait status kewarganegaraan. Selain itu, pemateri menyoroti mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, baik melalui proses manual maupun elektronik.
Materi terakhir dibawakan oleh Faraitody R. Hakim selaku Analis Hukum Muda Direktorat Tata Negara Ditjen AHU. Ia menyampaikan tentang Politik Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Pasca Reformasi.
Topik ini mencakup berbagai aspek terkait politik hukum kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi, dengan penekanan pada layanan kewarganegaraan yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga menjelaskan tentang prosedur dan persyaratan untuk memperoleh, kehilangan, membatalkan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Selain itu, tata cara permohonan kewarganegaraan baik secara manual maupun elektronik, serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan kesehatan, surat pernyataan, dan bukti pembayaran biaya pewarganegaraan.
Kegiatan berjalan dengan aktif, terlihat dari antusias peserta kegiatan dalam memberikan pertanyaan terkait materi yang dibahas.
Kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peserta dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. (Humas Kemenkumham Kalsel, teks/foto: Arie, ed: Eko)
