Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di Ruang Law And Human Rights Center, Bagian Program dan Humas mengikuti kegiatan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM pada hari Jum’at, (04/03) yang diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Di awal kegiatan, Inspektur Wilayah I, Ahmad Rifai menyampaikan
Jakarta, Imigrasi_Info – Selepas melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Keimigrasian pada Selasa lalu, Rabu (02/03)jajaran Kanwil Kalsel bersama Bupati Balangan melanjutkan audiensinya ke Wakil Menteri Hukum dan HAM. Plt. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata melakukan pendampingan audiensi Bupati Balangan
Banjarmasin, Humas_Info – Hari Raya Nyepi menjadi hari yang mebawa sukacita bagi 4 (empat) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beragama Hindu yang akan menerima remisi atau pengurangan hukuman sebagai bentuk perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemberian remisi ini merupakan Remisi Khusus (RK) Keagamaan yang diberikan kepada WBP
Jakarta, Imigrasi_Info – Sebagai tindak lanjut kerja sama yang dilakukan oleh Bupati Balangan dengan jajaran Imigrasi Kalimantan Selatan, khususnya dalam rangka pendirian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Balangan, pada hari Selasa, (01/03)Plt Kakanwil Kalsel, Heni Susila Wardoyo serta jajaran Keimigrasian Kalimantan Selatan dampingi Bupati Balangan dalam rangka audiensi dan pelaporan Pembentukan
Banjarmasin, Humas_Info – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan melalui Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) menyelenggarakan kegiatan Forum Pendalaman Materi Tata Cara Penyusunan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT). Kegiatan diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalsel sebagai upaya
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
