Banjarmasin, Humas_Info – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan Pembahasan Usulan Sarana dan Prasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2023 pada hari ini Rabu, (16/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Februari sampai dengan
Banjarmasin, Humas_info – Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mensyaratkan rapid test antigen bagi peserta maupun panitia sebagai bentuk mewujudkan komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk memutus penyebaran Covid-19. Rapid Test Antigen dilakukan ketika melakukan kegiatan
Banjarmasin, Humas_Info. Untuk meningkatkan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan instansi terkait di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA). Kegiatan dilaksanakan di Tree
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi, Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT mengadakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2021/2022, Rabu (16/02). Kegiatan dilakukan secara virtual yang diikuti oleh pengelola kepegawaian UPT Imigrasi dan UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Paparan materi
Banjarmasin, Humas_info – Kanwil Kemenkumham Kalsel menyelenggarakan apel pagi secara virtual, terpusat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Rabu (16/02). Bertindak sebagai pembina Apel Pagi, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata yang diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT dan JFU yang berhadir di kantor maupun bekerja dari rumah melalui saluran
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
