Banjarmasin, Yankum_Info - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Kalsel terkait pendalaman tugas dan fungsi DPRD Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Balangan Nomor 176.2/141/DPRD-BLG/II/2022, tertanggal 14 Februari 2022. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Karo Hukerma Kemenkumham RI Hadiri Rakor Kemenko Polhukam RI secara Virtual
Banjarbaru, Humas_Info – Kamis (17/02), Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAm Kalimantan Selatan yang secara definitif menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Banjarbaru, Humas_Info - Dalam rangka Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kanwil Kemenkumham Kalsel menggelar kegiatan sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kamis (17/02) yang dihadiri oleh 60 PPNS dari berbagai instansi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kakanwil
Banjarmasin, Humas_info - Meningkatnya kasus terpapar Covid-19 yang terjadi di Banjarmasin membuat kewaspadaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Pimpina Kanwil terus mengingatkan jajaran pegawainya untuk disiplin Protokol Kesehatan guna menjaga diri sendiri dan lingkungan darai paparan Covid-19 termasuk diantaranya vaksinasi
Banjarmasin, Humas_Info – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan Pembahasan Usulan Sarana dan Prasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2023 pada hari ini Rabu, (16/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Februari sampai dengan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
